Paryanto, MIP Wakil Rektor 1 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY)
MataKita.co, Jakarta – Polemik terkait beredarnya sebuah video pendek berkonten Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang memarahi DPR tertanggal 12 Juni 2020. Hal ini ditandatangani oleh berbagai kalangan, salah satunya dari Wakil Rektor Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY).
Menurutnya, Bagi Saya sebagai pengamat Kebijakan Politik ini fenomena menarik. Bahkan bisa menjadi semacam oase dalam kekeringan nilai keteladanan dan jiwa kebangsaan yang banyak dipertontonkan oleh elit politik kita.
“Video beredurasi 75 detik itu dicuplik dari Rapat Kerja antara Pemerintah dengan Komisi IX DPR di Senayan, Kamis (11/6) yang berlangsung dari pukul 13.40 sampai dengan 23.30. Pada rapat yang membahas masalah jaminan sosial tersebut terlihat bahwa Muhadjir bukan saja tampil sebagai pejabat negara tetapi juga sebagai seorang negawaran. Muhajir yang saat rapat didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan pimpinan BPJS itu dengan penuh kesantunan memberikan kritik tajam pada anggota DPR yang dapat dikatakan melakukan penghinaan terhadap forum rapat. Tindakan anggota DPR yang meninggalkan ruangan setelah berbicara lama sungguh sebuah tindakan yang tak elok dilakukan oleh anggota DPR yang terhormat” Jelas Paryanto, MIP
Paryanto, MIP menambahkan, dalam era keterbukaan seperti sekarang ini bisa saja kritikan Menteri Muhajir melahirkan “kick back” dari anggota DPR. Seperti menuduh Muhajir telah melakukan tindakan Contempt of Paliament sebagaimana diatur Pasal 122 dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tentang penghinaan terhadap parlemen. Kemudian anggota DPR akan melakukan perundungan (bullying) terhadap Muhajir. Kalau ini terjadi tentu akan membuat lembaga maupun institusi DPR sebagai lembaga yang dinilai publik sebagai lembaga antikritik.
“Kalau memang demikian justru akan semakin menjatuhkan kredibilitas Lembaga DPR di mata rakyat. Apalagi belakangan ini rakyat menilai DPR sangat tidak pro rakyat” Jelasnya.